RUU PENYADAPAN PERLUKAH?????


Perlukah?????

Tampaknya negeri kita ini tak pernah lepas dari yang namanya kontroversi. Pemerintah kembali merancang UU yang sangat kontroversial yaitu RUU penyadapan, RUU ini dirancang untuk mengatur penyadapan. RUU ini menyeruak ke permukaan setelah diperdengarkannya penyadapan terhadap Anggodo Widjoyo sang pangeran kasus dihadapan Mahkamah Konstitusi.

Perlukah UU seperti ini?kalau bagi saya sendiri saya rasa tidak perlu,sudah terlalu banyak undang-undang yang dibuat oleh DPR dan pemerintah yang saya rasa kurang penting dan hanya dibuat semata-mata untuk mempertahankan status quo-nya. Sudah terlalu banyak uang negara yang dibuat dalam rapat-rapat DPR dan pemerintah yang kurang tepat sasaran dalam memenuhi hajat hidup rakyat banyak. Seharusnya pemerintah dan DPR lebih mementingkan pembuatan undang-undang yang sifatnya lebih mendesak dan sesuai kebutuhan saat ini.

Kelahiran UU ini saya nilai lebih dikarenakan takutnya DPR dan pemerintah dalam menghadapi agresifitas KPK dalam melakukan pembongkaran berbagai kasus hukum melalui tindakan penyadapannya. Penyadapan yang dilakukan KPK terbukti sangat efektif dalam mengungkap berbagai kasus hukum. Apabila UU penyadapan ini lahir dan isinya menggangu kinerja KPK dalam melakukan penyadapan, tentu sungguh sangat disayangkan.

Menkominfo saat ini, Tifatul Sembiring ngotot untuk tetap meneruskan pembuatan undang-undang ini dan menyebut RUU ini bukan untuk memangkas kewenangn KPK tetapi hanya mengatur tata caranya. Dari beberapa point penting rancangan undang-undang penyadapan terlihat jelas upaya untuk melemahkan KPK. Seingat saya, presiden SBY pernah berpidato pemerintah tidak pernah melakukan upaya untuk melemahkan KPK dan apabila ada pihak-pihak yang hendak melemahkan KPK sayalah orang terdepan yang akan memeranginya. Kurang lebih demikian pidato sang presiden.

Tetapi rakyat tidak butuh pidato korupsi melainkan tindakan nyata untuk memerangi yang namanya korupsi. Sampai saat ini KPK telah banyak menjerat koruptor melalui kewenangan penyadapannya yang telah diatur tersendiri dalam undang-undang mengenai KPK. Bagaimana jika kewenangan ini dicabut atau dihalang-halangi?? Memang Tifatul Sembiring menyatakan RUU penyadapan ini hanya mengatur tata cara penyadapan, tetapi apabila kita mencermatinya sangat terindikasi upaya-upaya untuk melemahkan KPK, seperti KPK harus melewati prosedur birokrasi yang panjang sebelum diijinkan melakukan penyadapan, proses penyadapan yang harus diketahui menteri, dan menteri berhak memberhentikan sementara atau mencabut izin penyadapan.

Garis Besar Point RUU Penyadapan

Saya meminta pendapat dua teman saya yang saya nilai berkompeten mengenai RUU Penyadapan ini:

Agus “Raja” Riyadi, mahasiswa S2 UGM menyatakan; Undang-Undang ini tetap perlu dibuat, Undang-undang ini perlu dibuat agar supaya memberi kenyamanan kepada KPK dalam melakukan kewenangan penyadapannya, seharusnya demikian. Tetapi dari berbagai informasi yang saya dapat mengenai RUU ini kok malah sebaliknya.

Eko Setiyawan, mahasiswa jurusan hukum UIN Sunan Kalijaga mengatakan. Undang-undang ini ita harus lihat indikasi awal pembuatannya, jika indikasi awal pembuatan karena ketakutan para pejabat terhadap kewenangan penyadapan KPK dan karena ketakutan pejabat ketahuan korupsi maka saya rasa RUU ini saya rasa tidak perlu. Menurut saya sendiri RUU ini inkonstitusional, tegasnya.

Tag: , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: