UU ITE “BENTUK KRETIFITAS, EKSPRESI, DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT YANG DIKEBIRI”


Gambar Korban UU ITE

UU ITE yang saat ini tengah banyak dibicarakan masyarakat terkait beberapa kasus yang menyertainya seperti kasus Prita Mulyasari dan kasus artis cantik Luna Maya, memang sungguh menyesakkan dada. Bagaimana tidak, di era kebebasan berkespresi dalam ranah demokrasi seperti saat ini, masih saja lahir undang-undang yang saya nilai mengebiri kreatifitas, ekspresi dan kebebasan berpendapat masyarakat. Pasal yang dinilai pengebirian ini terutama, yaitu :

Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Belum lama ini, permohonan uji materi (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi pun dilakukan oleh para blogger dan pemilik web. Sayangnya Mahkamah Konstitusi sebagai badan yang dinilai masyarakat cukup bagus track record-nya ini memutuskan penolakan terhadap permohonan uji materi pasal diatas. MK menegaskan bahwa Pemerintah menganggap UU ITE merupakan bentuk perlindungan umum (general prevention) yang diberikan oleh negara kepada setiap orang dan menyebut UU ITE konstitusional.

Menurut para pemohon uji materi tersebut, Pasal 27 ayat (3) No. 11 Tahun 2008 UU ITE bertentangan dengan sejumlah pasal di UUD 1945, yakni Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 27 ayat (1), pasal 28, pasal 28 C ayat (1) dan ayat (2), pasal 28 D ayat (1), pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3), pasal 28 F serta pasal 28 G ayat (1) UUD 1945. Selain itu, UU ITE juga dinilai cenderung memberatkan dan membingungkan para pengguna media elektronik. Dikutip dari DetikInet.

UU ITE ini saya nilai sebagai kemunduran dari demokratisasi yang mengedepankan asas kebebasan, di berbagai negara yang menganut demokrasi, uu sejenis UU ITE ini malahan telah dicabut. Kekritisan rakyat pun kembali dikebiri dengan lahirnya UU ini, dan penolakan judicial review oleh MK. Semoga saja demokrasi secara utuh dapat tercapai di negeri tercinta ini. UU ITE ini segera dicabut dan tidak lahir lagi UU sejenis yang terindikasi demikian.

Beberapa teman yang saya mintai pendapatnya cukup bervariasi terhadap UU ITE secara umum dan mengenai keputusan MK ini berpendapat

Saudara Datu Jatmiko mengatakan UU ini buat dia sendiri sebenarnya tidak terlalu berpengaruh bagi dia sendiri karena blog ataupun tulisan-tulisannya di facebook, friendster maupun twitter tidak pernah terindikasi untuk melakukan penghinaan.

Saudari Nofela Dwika Deva menyatakan UU ITE ini saya rasa kurang memenuhi rasa keadilan, masak ancaman hukumannya lima tahun. UU ITE inijuga mengingatkan pada kita semua bahwa kebebasan berpendapat masih ada batasnya. Mengenai penolakan oleh Mahkamah Konstitusi itu memang kewenangnnya, mungkin MK melihat hanya dari perspetif penguasa.

Sedangkan saudara Aulia Subur menyatakan, sebenarnya UU ini tidak bermasalah, tetapi yang membuat yang bermasalah. Disini yang dimaksud pencemaran yang bagaimana itu tidak jelas, sehingga menimbulkan banyak penafsiran.

Bagaimana dengan anda? Setujukah anda dengan UU-ITE?

Silahkan tulis komentar agar menabah wawasan dan perspektif penulis. Terima kasih

Tag: , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: